PERUMPUAN, BELIS DAN IDENTITAS: TRADISI SIKKA DALAM SOROTAN KRITIS

Belis merupakan salah satu bentuk simbolik yang sarat makna dalam masyarakat adat Sikka, Nusa Tenggara Timur. Sebagai praktik yang telah berlangsung secara turun-temurun, belis bukan hanya ritual perkawinan tetapi juga bagian dari sistem nilai dan hukum adat yang mengatur struktur sosial, ekonomi, dan simbolik komunitas. Namun demikian, praktik ini tidak bebas dari kritik terutama dalam konteks modern, di mana nilai-nilai keadilan gender dan hak asasi manusia menjadi sorotan. Dalam kerangka kajian antropologi dan hukum adat belis dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang mengatur hubungan antar-keluarga, distribusi kekuasaan, serta posisi perempuan dalam tatanan masyarakat.

Tulisan ini akan membedah praktik belis dalam masyarakat Sikka dengan pendekatan antropologi budaya dan hukum adat untuk memahami bagaimana perempuan dikonstruksi melalui sistem nilai lokal. Fokus utamanya adalah bagaimana belis membentuk identitas perempuan, serta bagaimana hukum adat turut membingkai relasi gender dalam masyarakat yang patriarkal. Tujuan dari kajian ini adalah untuk meninjau kemungkinan reformulasi nilai belis agar tetap relevan dalam dunia modern, tanpa mengorbankan hak-hak perempuan sebagai subjek sosial.

Kerangka Teoritis: Antropologi Budaya dan Hukum Adat

Dalam antropologi budaya, praktik-praktik seperti belis dipahami sebagai bagian dari sistem simbolik yang merepresentasikan nilai-nilai, norma, dan struktur relasi sosial dalam masyarakat. Claude Lévi-Strauss dalam teorinya tentang pertukaran perempuan menyatakan bahwa dalam banyak masyarakat tradisional, perempuan menjadi medium relasi antar-kelompok melalui sistem perkawinan yang bersifat transaksional. Belis dalam konteks ini, bukan sekadar “harga pengantin”, tetapi simbol legitimasi sosial dan reproduksi aliansi antar keluarga.

Sementara itu dalam kajian hukum adat, belis memiliki legitimasi sebagai bagian dari hukum tidak tertulis yang mengikat komunitas adat. Hukum adat bekerja berdasarkan konsensus kolektif dan dilestarikan melalui ritual, pranata adat, dan peran tokoh adat. Dalam sistem ini hak dan kewajiban ditentukan oleh status sosial dan jenis kelamin, yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Belis berfungsi sebagai kompensasi sosial dan ekonomi, namun juga sebagai pengakuan simbolik atas “hilangnya” anggota keluarga perempuan ke keluarga laki-laki.

Praktik Belis dalam Masyarakat Sikka

Dalam kehidupan masyarakat Sikka, praktik belis melibatkan proses panjang yang mencerminkan sistem adat yang kuat dan tatanan sosial yang ketat. Proses ini tidak hanya melibatkan dua individu yang menikah, tetapi seluruh keluarga besar, bahkan marga. Besaran belis disesuaikan dengan status keluarga perempuan, latar belakang sosial, dan kadang juga faktor eksternal seperti pendidikan dan keperawanan. Bentuk belis bisa berupa ternak, uang, hingga emas dan gading yang sering kali menjadi simbol gengsi keluarga laki-laki.

Dari perspektif antropologis, belis adalah bagian dari mekanisme pertukaran simbolik dan sosial. Keluarga laki-laki “membayar” belis sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan dan sebagai tanda penerimaan perempuan ke dalam kelompok sosial yang baru. Dari sudut pandang hukum adat, belis juga menjadi syarat sahnya perkawinan adat. Tanpa belis, pernikahan dianggap tidak sah secara adat dan anak yang lahir darinya tidak memiliki hak penuh dalam struktur keturunan.

Identitas Perempuan dalam Sistem Belis

Dalam praktik belis, perempuan sering kali menjadi objek dari proses pertukaran sosial. Identitas perempuan dalam sistem ini dikaitkan erat dengan status keluarga, nilai simbolik, dan peran reproduktifnya. Belis menjadi semacam “konfirmasi sosial” atas nilai perempuan yang justru dapat membatasi ruang gerak dan kebebasan memilihnya.

Antropolog feminis seperti Sherry Ortner dan Gayle Rubin menunjukkan bahwa dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering kali ditempatkan sebagai simbol “alam” yang harus dikontrol dan disalurkan melalui institusi budaya seperti perkawinan. Dalam konteks masyarakat Sikka, perempuan “dihargai” melalui belis, yang mengesankan bahwa nilai perempuan ditentukan oleh nilai tukar simbolik dan ekonomis, bukan oleh agensinya sebagai individu.

Di sisi lain, hukum adat tidak selalu membuka ruang partisipasi perempuan secara penuh. Keputusan mengenai besaran belis waktu pelaksanaan hingga syarat-syarat adat semuanya berada di tangan laki-laki baik itu ayah, saudara, atau tetua adat. Hal ini menempatkan perempuan dalam posisi pasif pada sistem hukum komunitasnya sendiri.

Dinamika Sosial dan Perubahan Nilai

Dalam beberapa dekade terakhir, dinamika sosial di Sikka mulai menunjukkan perubahan. Urbanisasi, pendidikan, migrasi, dan pengaruh agama telah menggeser cara pandang masyarakat terhadap belis. Banyak generasi muda mulai mempertanyakan relevansi belis dalam kehidupan modern. Di sisi lain, perempuan Sikka kini memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan dan pekerjaan, yang membuat mereka memiliki daya tawar lebih tinggi dalam struktur keluarga dan masyarakat.

Beberapa komunitas mulai mengadaptasi praktik belis dengan cara yang lebih simbolik dan tidak memberatkan. Ada pula keluarga yang menolak praktik belis secara utuh karena dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan. Meskipun demikian tidak semua perubahan ini diterima dengan mudah. Tokoh adat dan komunitas konservatif masih mempertahankan belis sebagai simbol identitas budaya, dan menilai bahwa penghapusan belis dapat merusak harmoni sosial.

Tinjauan Kritis terhadap Hukum Adat

Hukum adat memiliki fleksibilitas yang tinggi karena sifatnya yang tidak tertulis dan berbasis konsensus. Hal ini memberikan peluang untuk reformasi nilai melalui partisipasi komunitas. Dalam konteks ini, pendekatan partisipatif dan transformatif terhadap hukum adat dapat mendorong pengakuan terhadap suara perempuan, serta memperkuat posisi mereka sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek adat.

Pemerintah daerah, lembaga adat, dan aktivis perempuan memiliki peran penting dalam mendorong perubahan ini. Reformulasi hukum adat yang berperspektif gender dapat dilakukan melalui penguatan peran perempuan dalam struktur adat, pembatasan nilai ekonomi belis, dan peningkatan kesadaran hukum berbasis hak asasi manusia. Dengan demikian, belis tidak lagi menjadi beban atau alat kontrol, tetapi menjadi bagian dari simbol penghargaan yang disepakati secara setara.

Rekomendasi Strategis untuk Transformasi Budaya

Transformasi budaya bukan berarti penghapusan tradisi, melainkan penyesuaian nilai-nilai budaya agar lebih inklusif, adil, dan relevan dengan zaman. Dalam konteks belis dan perempuan Sikka, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa tradisi tidak merugikan salah satu pihak, terutama perempuan. Adapun bentuk rekomendasi tersebut di antaranya sebagai berikut:

 1. Penguatan Pendidikan Gender di Komunitas Adat

Pendidikan berbasis gender yang disesuaikan dengan konteks lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesetaraan tidak bertentangan dengan adat. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan bagi tokoh adat, guru, dan pemuka agama agar mereka menjadi agen perubahan budaya yang sensitif terhadap hak perempuan.

2. Pelibatan Perempuan dalam Struktur Adat

Saat ini struktur adat di Sikka masih sangat patriarkat. Perempuan jarang dilibatkan dalam musyawarah adat, terutama dalam proses pernikahan. Untuk mengubah ini, perlu dibuka ruang formal bagi perempuan untuk duduk sejajar dalam lembaga adat, sehingga mereka bisa terlibat langsung dalam diskusi dan pengambilan keputusan, termasuk soal belis.

3. Dokumentasi dan Reformulasi Hukum Adat

Meskipun hukum adat bersifat lisan dan dinamis, dokumentasi nilai-nilai adat secara tertulis bisa menjadi dasar untuk evaluasi dan reformulasi. Melibatkan perempuan dalam proses dokumentasi akan memastikan bahwa nilai-nilai yang diangkat bukan hanya refleksi pandangan laki-laki, tetapi juga mengakomodasi suara dan pengalaman perempuan.

4. Promosi Model Belis Simbolik

Masyarakat adat dapat didorong untuk mengadopsi bentuk belis yang lebih simbolik dan tidak memberatkan, seperti pemberian benda-benda budaya (hewan dan emas) yang memiliki nilai lokal tetapi tidak membebani ekonomi keluarga. Model ini menjaga keberlanjutan tradisi tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

5. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan LSM

Organisasi perempuan, pemerintah daerah, dan LSM dapat bekerja sama untuk mendorong revisi terhadap praktik-praktik adat yang diskriminatif. Program yang mengintegrasikan penghormatan terhadap adat dengan perlindungan terhadap hak perempuan perlu difasilitasi secara sistematis. 

Kesimpulan

Belis dalam masyarakat Sikka adalah tradisi yang sarat makna dan nilai sosial, namun juga penuh dengan ambiguitas dalam konteks gender. Dari sudut pandang antropologi dan hukum adat, belis merupakan simbol pertukaran sosial dan pengakuan hukum dalam pernikahan adat. Namun, praktik ini juga menunjukkan adanya ketimpangan relasi gender di mana perempuan lebih sering menjadi objek dari sistem yang dibentuk tanpa partisipasi aktif mereka.

Belis dalam masyarakat Sikka tidak dapat dipahami secara hitam-putih sebagai tradisi yang harus dipertahankan atau dihapus. Ia adalah warisan budaya yang kaya akan makna simbolik, sejarah sosial, dan legitimasi adat. Namun, dari tinjauan antropologi dan hukum adat terlihat jelas bahwa belis juga memuat dinamika kekuasaan yang berdampak pada identitas dan harga diri perempuan.

Sebagai bagian dari sistem hukum adat belis menjadi prasyarat pernikahan adat yang sah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan sering kali dijadikan medium dalam transaksi antar-kelompok sosial. Di sinilah perlunya pendekatan reflektif dan kritis agar tradisi tidak menjadi alat penindasan, melainkan ruang dialog yang memungkinkan perempuan Sikka menjadi subjek budaya yang aktif dan merdeka.

Melalui narasi perempuan, studi kasus, dan perubahan sosial yang sudah mulai terjadi kita bisa melihat bahwa reformulasi nilai-nilai adat bukanlah hal yang mustahil. Tradisi bisa hidup berdampingan dengan nilai keadilan jika masyarakat bersedia membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan egaliter. Dengan demikian, belis tidak lagi menjadi simbol penguasaan atas perempuan, tetapi menjadi bagian dari ritus budaya yang memperkuat identitas tanpa mengorbankan kebebasan.

Melalui pendekatan kritis dan partisipatif belis dapat direfleksikan dan direformulasi agar tetap relevan tanpa mengorbankan martabat perempuan. Hukum adat sebagai sistem hidup yang fleksibel harus membuka ruang bagi suara perempuan sehingga identitas dan harga diri mereka tidak lagi ditentukan oleh simbol belis, tetapi oleh kapasitas dan kehendak mereka sendiri sebagai individu merdeka.